ANDAIKAN PILIHAN KEPADA PRANANDA
Membaca Ulang Peta Kekuasaan Prabowo, Jokowi, Megawati dan SBY
Oleh: Dr (C) Dawami, S.Sos., M.I.Kom.
“Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo.”
PERNYATAAN Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam sebuah wawancara menjelang Pemilihan Presiden 2009 itu menarik untuk kembali direnungkan di tengah dinamika politik nasional hari ini. Gus Dur tentu tidak sedang memberikan jaminan bahwa setiap keputusan politik Prabowo pasti benar. Namun, pernyataan tersebut menghadirkan satu ukuran penting dalam menilai seorang pemimpin yaitu ketulusan pengabdian kepada rakyat.
Dalam politik, kekuasaan sering kali dipahami sebagai ruang untuk memperoleh pengaruh, membangun koalisi, mengatur kepentingan, dan mempertahankan posisi. Padahal, kekuasaan sesungguhnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan memenangkan pertarungan politik. Ia juga harus mampu membuktikan bahwa kekuasaan yang diperolehnya memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Pesan Gus Dur tersebut menjadi pintu masuk untuk membaca situasi politik Indonesia yang kembali menghadapi perubahan penting. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka ruang bagi terbentuknya konfigurasi politik baru di sekitar Istana. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, melainkan momentum yang dapat mengubah hubungan kekuatan politik di antara para elite nasional.
Pertanyaan yang kemudian menarik untuk diajukan adalah siapa yang akan mengisi ruang tersebut, dan bagaimana proses politik menuju keputusan itu berlangsung? Apakah Prabowo akan mempertimbangkan nama dari partai-partai pendukungnya? Apakah koalisi akan mengajukan figur tertentu sebagai bentuk representasi kekuatan politik masing-masing? Atau justru partai-partai pendukung memilih tidak mengajukan nama dan memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan dua calon yang akan disampaikan kepada MPR?
Jika kemungkinan terakhir itu yang berkembang, situasinya menjadi menarik. Ketika partai-partai pendukung tidak secara terbuka mendorong kandidat masing-masing, Prabowo memperoleh ruang pertimbangan yang lebih luas. Ia tidak harus semata-mata mengikuti pembagian jatah politik atau memenuhi tuntutan representasi partai. Ia dapat membaca kebutuhan pemerintahan, keseimbangan koalisi, hubungan antarkekuatan politik, serta kepentingan jangka panjang pemerintahannya sendiri.
Namun, kebebasan politik tersebut tentu tidak berarti Prabowo dapat mengabaikan konstitusi ataupun kepentingan partai-partai yang menopang pemerintahannya. Dalam sistem presidensial yang ditopang koalisi besar, keputusan strategis tetap membutuhkan komunikasi dan perhitungan politik. Partai yang tidak mengajukan nama belum tentu tidak memiliki kepentingan. Bisa jadi, sikap tersebut justru merupakan bentuk kepercayaan kepada Presiden, strategi menjaga hubungan koalisi, atau pilihan untuk tidak terlibat dalam persaingan terbuka.
Di sinilah letak persoalan politik yang sesungguhnya. Ketika ruang pilihan semakin terbuka, Prabowo bukan hanya sedang mencari seseorang untuk menduduki kursi Wakil Presiden. Ia sedang menentukan arah hubungan kekuasaan dengan para tokoh dan kekuatan politik yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan. Dalam konteks itulah nama H. Muhammad Prananda Prabowo menarik untuk diperbincangkan.
Andaikan pilihan jatuh kepadanya, apakah keputusan tersebut sekadar langkah mengisi kekosongan jabatan, atau justru menjadi strategi untuk membangun keseimbangan baru antara Prabowo, Jokowi, Megawati, dan SBY?
Inilah politik Indonesia. Segala kemungkinan dapat terjadi selama kepentingan, kekuasaan, dan masa depan politik masih menjadi bagian dari perhitungan para elite. Tidak ada skenario yang benar-benar tertutup. Tokoh yang hari ini berada di luar lingkaran kekuasaan dapat menjadi mitra strategis pada hari berikutnya. Sebaliknya, mereka yang sebelumnya berada dalam satu barisan dapat memiliki perbedaan kepentingan ketika situasi berubah.
Dalam permainan besar ini, pertanyaan yang menarik bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan siapa yang sesungguhnya sedang mengatur ulang konfigurasi kekuasaan di sekitar Istana. Apakah Prabowo sedang membangun kemandirian politiknya? Apakah Jokowi masih memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menentukan arah pemerintahan? Apakah Megawati Soekarnoputri sedang menunggu momentum untuk kembali ke pusat kekuasaan? Dan bagaimana SBY membaca perubahan tersebut?
Empat nama ini tidak bisa dilepaskan dari pembacaan politik Indonesia kontemporer. Mereka memiliki sejarah, jaringan, sumber legitimasi, serta kepentingan politik yang berbeda. Masing-masing bukan sekadar individu, melainkan representasi kekuatan politik yang mempunyai pengaruh terhadap arah perjalanan pemerintahan.
Peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden semakin membuka ruang pembacaan tersebut. Dengan diterimanya surat pengunduran diri oleh Presiden dan diprosesnya persoalan itu melalui mekanisme ketatanegaraan, Indonesia menghadapi situasi politik yang tidak biasa dalam perjalanan demokrasi pascareformasi. Kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan hanya persoalan administrasi negara, tetapi juga momentum negosiasi politik untuk menentukan konfigurasi kekuasaan hingga akhir masa pemerintahan 2029.
Apabila partai-partai pendukung memilih tidak mengajukan nama secara terbuka, Prabowo memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan figur yang dinilainya mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memperluas legitimasi politik. Dalam situasi demikian, pilihan terhadap Prananda dapat menjadi keputusan yang mengandung pesan politik lebih luas daripada sekadar pengisian jabatan.
Untuk memahami kemungkinan tersebut, kita dapat meminjam pemikiran Niccolò Machiavelli, seorang pemikir politik Italia yang melalui karyanya The Prince memberikan perspektif realistis tentang kekuasaan.
Machiavelli tidak membaca politik hanya berdasarkan niat baik, moralitas personal, atau hubungan persahabatan. Ia melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dipahami melalui kepentingan, kemampuan membaca keadaan, mengelola konflik, dan mempertahankan stabilitas pemerintahan. Dalam pandangannya, seorang pemimpin harus memahami bahwa politik merupakan ruang yang penuh perubahan, persaingan, dan ketidakpastian.
Salah satu konsep penting Machiavelli adalah virtù dan fortuna. Virtù bukan sekadar kebajikan moral, melainkan kecakapan, keberanian, ketegasan, dan kemampuan seorang pemimpin mengambil keputusan dalam situasi yang berubah. Sementara itu, fortuna menggambarkan keberuntungan, keadaan, dan perubahan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan manusia.
Dalam konteks Prabowo, pengunduran diri Gibran dapat dibaca sebagai perubahan keadaan politik yang membuka peluang sekaligus risiko. Seorang pemimpin yang memiliki virtù tidak hanya menunggu keadaan kembali normal. Ia harus mampu mengubah situasi yang tidak terduga menjadi kesempatan untuk memperkuat pemerintahan.
Namun, Machiavelli juga memberikan pelajaran penting: mempertahankan kekuasaan tidak cukup dengan mengumpulkan sebanyak mungkin pendukung. Seorang penguasa harus memahami keseimbangan kekuatan, mengelola loyalitas, serta menghindari ketergantungan berlebihan kepada satu kelompok. Dukungan politik memang diperlukan, tetapi ketergantungan yang terlalu besar dapat membatasi ruang gerak seorang pemimpin.
Jika Prabowo memilih Prananda, keputusan itu dapat dibaca sebagai upaya memperluas sumber legitimasi politiknya. Prabowo tidak hanya mempertahankan dukungan dari kekuatan yang membawanya memenangkan Pilpres 2024, tetapi juga membuka jalur komunikasi dengan kekuatan politik yang memiliki sejarah dan basis massa tersendiri.
Dengan kata lain, Prananda dapat menjadi jembatan politik antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Namun, keputusan tersebut juga memiliki konsekuensi. Prabowo harus mampu memastikan bahwa perluasan koalisi tidak berubah menjadi kompetisi baru di dalam pemerintahan.
Inilah pelajaran Machiavelli yaitu kekuatan seorang pemimpin tidak hanya terlihat ketika ia berhasil mendapatkan kekuasaan, tetapi ketika ia mampu menjaga agar kekuasaan itu tidak terpecah oleh kepentingan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Keputusan politik yang baik bukan semata-mata keputusan yang menyenangkan semua pihak, melainkan keputusan yang mampu menjaga pemerintahan tetap berjalan dan kepentingan negara tidak dikorbankan oleh persaingan elite.
Jika Machiavelli membantu kita memahami strategi seorang penguasa, Ibnu Khaldun memberikan penjelasan lebih luas tentang bagaimana kekuasaan lahir, berkembang, dan mengalami kemunduran.
Dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep ‘ashabiyah, yakni solidaritas kelompok, ikatan sosial, dan kesediaan untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Bagi Ibnu Khaldun, kekuatan solidaritas merupakan salah satu fondasi penting bagi lahir dan bertahannya kekuasaan.
Kekuasaan tidak pernah berdiri sendirian. Ia membutuhkan kelompok pendukung, jaringan sosial, loyalitas, dan kesepakatan kepentingan. Ketika solidaritas tersebut kuat, sebuah kelompok memiliki kemampuan untuk membangun kekuasaan. Sebaliknya, ketika solidaritas melemah karena perebutan kepentingan, kemewahan kekuasaan, dan konflik internal, kekuatan politik dapat mengalami kemunduran.
Teori ini menarik ketika digunakan untuk membaca hubungan Prabowo, Jokowi, Megawati, dan SBY. Prabowo memiliki basis solidaritas politik melalui Gerindra dan jaringan koalisinya. Jokowi memiliki jaringan kekuasaan yang dibangun selama dua periode kepemimpinannya, termasuk hubungan dengan relawan dan sejumlah kekuatan politik. Megawati memiliki solidaritas ideologis dan organisasional melalui PDI Perjuangan, sekaligus warisan sejarah politik Soekarno. Sementara itu, SBY memiliki jaringan Demokrat dan pengalaman kepemimpinan nasional yang membentuk pengaruh politik keluarga Yudhoyono.
Keempatnya mempunyai bentuk ‘ashabiyah yang berbeda. Mereka tidak hanya mengandalkan popularitas personal, tetapi juga memiliki jaringan, pengalaman, sejarah, dan kelompok pendukung yang menjadi sumber kekuatan politik.
Jika Prananda masuk ke dalam pemerintahan, yang terjadi bukan sekadar perpindahan seorang tokoh dari lingkungan partai ke Istana. Ada kemungkinan terbentuknya pertemuan dua solidaritas politik besar, yakni Gerindra dan PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dapat menjadi kekuatan baru apabila dibangun atas dasar kesepakatan kepentingan nasional. Namun, ia juga berpotensi melahirkan ketegangan apabila masing-masing kelompok lebih mengutamakan kepentingan internal.
Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa ikatan keluarga dan kedekatan kelompok tidak selalu menghasilkan kekuatan yang stabil. Solidaritas dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga dapat berubah menjadi sumber konflik apabila kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan bersama.
Karena itu, jika Prananda menjadi Wakil Presiden, tantangan terbesarnya bukan hanya bagaimana ia membangun hubungan dengan Prabowo, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan antara identitas politik PDI Perjuangan dan tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan nasional.
Dalam perspektif Ibnu Khaldun, kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang hanya ditopang oleh hubungan darah, melainkan kekuasaan yang memiliki solidaritas sosial, kepercayaan, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat. Hubungan keluarga dapat membuka pintu politik, tetapi kepercayaan publik dan kapasitas kepemimpinanlah yang menentukan apakah seseorang mampu menjalankan amanah.
Sebelum membicarakan kemungkinan Prananda menjadi Wakil Presiden, kita perlu memahami siapa sosok yang sedang diperbincangkan.
H. Muhammad Prananda Prabowo lahir pada 23 April 1970. Ia merupakan putra Megawati Soekarnoputri dari pernikahannya dengan Letnan Satu (Pnb) Surindro Supjarso, seorang pilot AURI yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat ketika menjalankan tugas. Prananda juga merupakan cucu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Berbeda dengan Puan Maharani yang relatif lebih sering tampil di ruang politik terbuka, Prananda dikenal sebagai figur yang tidak terlalu banyak berbicara di hadapan publik. Namun, keterbatasan penampilannya di ruang publik tidak berarti ia tidak memiliki peran dalam dinamika politik internal partai.
Prananda pernah dipercaya menjadi Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi atau Situation Room PDI Perjuangan. Posisi tersebut berkaitan dengan pengelolaan informasi, analisis politik, pemetaan kekuatan elektoral, serta penyusunan strategi partai. Ia juga dikenal memiliki kedekatan dengan pemikiran politik Soekarno. Dalam sejumlah aktivitas kepartaian, Prananda terlibat dalam kerja-kerja strategis dan konsolidasi internal PDI Perjuangan.
Dalam konteks ini, Prananda memiliki modal politik yang tidak sederhana. Ia mempunyai modal genealogis melalui hubungan keluarga dengan Megawati dan Soekarno, modal organisasional melalui pengalaman dan posisinya di PDI Perjuangan, serta modal simbolik melalui keterkaitannya dengan sejarah nasionalisme dan ideologi politik Bung Karno.
Namun, ketiga modal tersebut tidak otomatis menjadikan seseorang memiliki kapasitas sebagai Wakil Presiden. Jabatan publik membutuhkan kompetensi pemerintahan, kemampuan koordinasi, integritas, dan penerimaan politik yang lebih luas daripada lingkungan keluarga maupun partai.
Di sinilah Prananda akan menghadapi ujian sesungguhnya jika namanya masuk dalam pertimbangan Presiden. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pewaris sejarah politik keluarga, melainkan figur yang mampu menjalankan tanggung jawab kenegaraan. Publik tentu akan menilai bukan hanya dari nama besar yang melekat padanya, tetapi juga dari gagasan, kemampuan, dan kontribusinya bagi pemerintahan.
Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah bagaimana posisi Jokowi apabila Prananda benar-benar menjadi pilihan Prabowo?
Tidak dapat dimungkiri bahwa kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 terbentuk dalam konfigurasi politik yang juga melibatkan pengaruh besar Jokowi. Dukungan politik, jaringan relawan, dan popularitas pemerintahan sebelumnya menjadi bagian dari dinamika yang mengantarkan pasangan tersebut ke Istana.
Namun, kemenangan elektoral tidak selalu berarti hubungan politik akan berjalan permanen dalam satu garis kepentingan. Dalam politik, setiap pemimpin yang telah memperoleh kekuasaan akan berhadapan dengan kebutuhan membangun legitimasi dan kemandiriannya sendiri. Prabowo tentu membutuhkan ruang untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya bukan sekadar kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
Jika pilihan jatuh kepada Prananda, keputusan tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperluas basis politik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu poros kekuatan. Namun, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa Jokowi akan tersingkir. Jokowi tetap memiliki pengalaman sebagai mantan presiden, jaringan politik, dan pengaruh personal yang tidak mudah dihapus.
Hubungan Prabowo dan Jokowi tidak cukup dibaca sebagai hubungan antara pihak yang menang dan pihak yang kalah. Ada kepentingan bersama yang masih mungkin dipertahankan, meskipun masing-masing memiliki kalkulasi politik sendiri. Keduanya dapat tetap membangun komunikasi, tetapi pada saat yang sama mempunyai ruang dan kebutuhan politik yang berbeda.
Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah Prabowo akan membangun kepemimpinan yang lebih mandiri tanpa harus memutus hubungan dengan Jokowi? Itulah seni mengelola kekuasaan: mandiri tanpa harus bermusuhan, tegas tanpa harus memutus komunikasi, dan kuat tanpa harus menciptakan terlalu banyak musuh.
Jika Prananda dipilih, Jokowi juga perlu membaca perubahan itu sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar. Dalam demokrasi, dukungan pada masa pemilihan tidak berarti hak untuk menentukan seluruh keputusan pemerintahan setelah kekuasaan terbentuk. Presiden tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan negara.
Bagi Megawati, kemungkinan Prananda menjadi Wakil Presiden mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada sekadar penempatan putra dalam jabatan negara.
PDI Perjuangan merupakan partai dengan sejarah panjang, basis massa, jaringan organisasi, dan identitas ideologis yang kuat. Partai ini memiliki pengalaman sebagai kekuatan pemerintahan maupun sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan. Karena itu, setiap keputusan untuk mendekat atau mengambil jarak dari pemerintahan tentu memiliki pertimbangan strategis.
Jika Prananda masuk ke Istana, akan terbuka peluang rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dua tokoh yang mempunyai sejarah panjang hubungan politik dan pernah berada dalam konfigurasi kepentingan yang berbeda itu berpeluang membangun hubungan baru melalui pemerintahan.
Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah Megawati bersedia membawa PDI Perjuangan masuk lebih jauh ke dalam pemerintahan Prabowo? Pilihan tersebut bukan tanpa konsekuensi. PDI Perjuangan harus mempertimbangkan konsistensi ideologis, sikap politik terhadap kebijakan pemerintah, dan hubungan dengan konstituennya.
Ada pula persoalan regenerasi kepemimpinan internal. Prananda dan Puan Maharani memiliki posisi dan pengalaman politik yang berbeda. Puan telah memiliki pengalaman kelembagaan sebagai Ketua DPR RI, sementara Prananda dikenal melalui jalur strategi dan konsolidasi internal partai. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Namun, kemungkinan Prananda masuk ke dalam pemerintahan nasional tentu akan membawa konsekuensi terhadap pembagian peran dan arah regenerasi politik keluarga Megawati.
Dalam perspektif politik, Megawati akan menghadapi pilihan strategis: memperluas pengaruh partai melalui pemerintahan atau menjaga posisi tawar PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik yang tetap memiliki otonomi. Sebab, masuk ke dalam kekuasaan tidak selalu berarti memenangkan seluruh kepentingan politik. Ada kalanya menjaga jarak dari pemerintahan justru menjadi cara untuk mempertahankan identitas dan daya kritis sebuah partai.
Jika Prananda menjadi Wakil Presiden, hubungan Megawati dan Prabowo akan menjadi salah satu aspek paling menarik untuk diamati. Apakah hubungan tersebut berkembang menjadi kerja sama strategis yang kokoh, atau hanya menjadi kompromi politik untuk menjawab kebutuhan jangka pendek? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan kedua pihak membangun kepercayaan dan menghormati ruang politik masing-masing.
Dalam membaca peta kekuasaan, nama Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh diabaikan.
SBY memiliki pengalaman sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Partai Demokrat juga merupakan bagian dari kekuatan pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, perubahan konfigurasi Wakil Presiden akan menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan oleh Demokrat.
Jika Prananda menjadi pilihan, Demokrat perlu membaca kembali distribusi pengaruh di dalam pemerintahan. Apakah masuknya figur yang memiliki hubungan kuat dengan PDI Perjuangan akan memperkuat koalisi atau justru mengubah keseimbangan kekuatan di antara partai-partai pendukung?
Bagi SBY, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menduduki kursi Wakil Presiden, tetapi bagaimana Demokrat mempertahankan ruang strategisnya dalam pemerintahan dan memastikan kepentingan politik partai tetap diperhitungkan.
Namun, SBY tidak harus diposisikan sebagai pihak yang terancam. Pengalaman politiknya justru dapat menjadi modal untuk memainkan peran penyeimbang. Politik Indonesia selalu memberikan ruang bagi negosiasi. Kekuatan yang tidak berada di pusat pengambilan keputusan hari ini belum tentu kehilangan pengaruh pada hari berikutnya.
Jika Prananda menjadi Wakil Presiden, SBY tetap menjadi aktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga keseimbangan koalisi. Sikap Demokrat terhadap perubahan tersebut juga akan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah konfigurasi baru di Istana benar-benar mampu membangun kerja sama politik yang stabil.
Jika Prabowo benar-benar mempertimbangkan Prananda, keputusan tersebut dapat membuka babak baru dalam hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan. Kedua partai memiliki sejarah, basis massa, dan tradisi politik yang berbeda. Pertemuan keduanya dalam pemerintahan dapat memperluas dukungan politik nasional sekaligus menghadirkan peluang rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati.
Namun, kemungkinan itu tidak berdiri sendiri. Masuknya Prananda ke Istana juga akan memengaruhi cara Jokowi membaca hubungan politiknya dengan Prabowo. Di satu sisi, Prabowo dapat menunjukkan kemandirian dalam menentukan arah pemerintahan. Di sisi lain, ia tetap perlu menjaga komunikasi dengan Jokowi agar perubahan konfigurasi politik tidak berkembang menjadi persaingan terbuka.
Partai Demokrat dan kekuatan koalisi lainnya juga perlu menyesuaikan posisi. Perubahan pada jabatan Wakil Presiden dapat memengaruhi distribusi pengaruh, komunikasi politik, dan kesepakatan yang selama ini menopang pemerintahan. Karena itu, pilihan terhadap Prananda tidak boleh hanya dilihat sebagai keputusan personal Presiden, tetapi juga sebagai keputusan yang akan membawa konsekuensi terhadap hubungan antarkekuatan politik.
Di luar persoalan koalisi, Prananda sendiri akan menghadapi tantangan besar. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya representasi sejarah keluarga Soekarno, melainkan figur yang memiliki kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan. Jabatan Wakil Presiden membutuhkan kapasitas untuk membantu Presiden, memahami persoalan pemerintahan, membangun koordinasi kelembagaan, dan menjaga kepercayaan publik.
Ada satu hal yang juga harus diperjelas dalam pembicaraan ini. Jabatan Wakil Presiden bukan jabatan yang dapat ditentukan melalui kesepakatan personal Presiden dengan tokoh partai. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan keputusan akhir berada pada MPR. Jika partai-partai pendukung tidak mengajukan nama dan memberikan ruang pertimbangan kepada Presiden, ruang itu tetap harus digunakan dalam kerangka konstitusi. Prabowo perlu mempertimbangkan figur yang bukan hanya dapat diterima oleh kekuatan politik, tetapi juga layak menjalankan amanah kenegaraan.
Di sinilah negosiasi menjadi sangat penting. Seorang calon tidak cukup hanya memperoleh restu dari Presiden atau kedekatan dengan ketua umum partai. Ia juga harus memiliki penerimaan politik yang memadai di MPR. Dengan demikian, skenario Prananda masih merupakan kemungkinan politik yang perlu diuji melalui proses konstitusional, bukan keputusan yang dapat dianggap sudah pasti.
Machiavelli mengajarkan kecakapan membaca kekuasaan. Ibnu Khaldun menjelaskan pentingnya solidaritas sosial dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, Gus Dur mengingatkan bahwa kekuasaan harus memiliki nurani dan keberpihakan kepada manusia.
Ketiganya memberikan perspektif yang berbeda, tetapi dapat dipertemukan dalam satu kesimpulan: kekuasaan tidak cukup dibangun melalui strategi dan solidaritas kelompok. Ia juga harus memperoleh legitimasi melalui tanggung jawab kepada masyarakat.
Dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar penonton yang menyaksikan elite berpindah posisi. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang memberikan mandat kepada para pemimpin melalui mekanisme konstitusional. Karena itu, pembicaraan mengenai Prananda, Jokowi, Megawati, SBY, dan Prabowo tidak boleh berhenti pada siapa mendapatkan posisi paling strategis. Harus ada pertanyaan yang lebih besar: apakah perubahan konfigurasi kekuasaan tersebut akan membawa pemerintahan yang lebih efektif, lebih adil, dan lebih berpihak kepada rakyat?
Jangan sampai politik hanya sibuk mengatur siapa mendapatkan kursi, sementara persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, ketimpangan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik justru tertinggal. Masyarakat tidak hanya membutuhkan stabilitas elite, tetapi juga kepastian hidup, kesempatan ekonomi, pendidikan yang berkualitas, serta pelayanan negara yang adil.
Sebab, Istana bukan tujuan akhir politik. Istana adalah tempat seseorang menerima tanggung jawab yang lebih besar kepada rakyat. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan simbol kemenangan kelompok tertentu, melainkan amanah untuk memastikan negara bekerja bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tidak memilih atau tidak mendukung pemerintahan.
Pada akhirnya, andaikan pilihan jatuh kepada Prananda Prabowo, keputusan itu akan menjadi salah satu peristiwa politik yang menarik untuk dicatat dalam sejarah Indonesia.
Prabowo memiliki kesempatan untuk membangun kemandirian politiknya. Megawati memiliki peluang memperluas ruang pengaruh PDI Perjuangan. Jokowi harus membaca kembali hubungan politiknya dengan pemerintahan. Sementara itu, SBY dan Demokrat perlu menyesuaikan strategi agar tetap menjadi bagian penting dalam keseimbangan kekuasaan.
Namun, tidak satu pun dari kemungkinan tersebut boleh dianggap sebagai kepastian. Politik masih bergerak, komunikasi antarelite masih dapat berubah, dan keputusan akhir tetap harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional. Tidak mengajukan nama bukan berarti tidak memiliki kepentingan, sebagaimana memberikan keleluasaan kepada Presiden bukan berarti menyerahkan seluruh pertimbangan tanpa batas. Dalam politik koalisi, kepercayaan dan kepentingan selalu berjalan beriringan.
Ada satu hal yang perlu diingat dari Machiavelli yaitu seorang pemimpin harus mampu membaca perubahan keadaan. Dari Ibnu Khaldun kita belajar bahwa kekuasaan membutuhkan solidaritas yang kuat. Sementara dari Gus Dur kita belajar bahwa kekuasaan tanpa ketulusan kepada rakyat akan kehilangan nilai kemanusiaannya.
Prabowo tidak cukup hanya menjadi Presiden yang mampu mengumpulkan kekuatan politik. Ia harus menjadi pemimpin yang mampu mengelola perbedaan, menjaga keseimbangan, dan memastikan bahwa seluruh kekuatan yang berada di sekelilingnya bekerja untuk kepentingan bangsa.
Jika Prananda menjadi pilihan, maka yang sedang dibangun mungkin bukan sekadar pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Bisa jadi, itu merupakan upaya mempertemukan dua sejarah politik besar: nasionalisme Soekarno dan nasionalisme Prabowo. Namun, pertemuan dua sejarah politik tersebut baru akan bermakna apabila melahirkan kerja sama yang nyata untuk kepentingan Indonesia, bukan sekadar kompromi di antara para elite.
Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lihai mengatur bidak di atas papan catur kekuasaan. Sejarah akan mencatat siapa yang paling mampu memberikan arti bagi kehidupan rakyatnya. Sebab, dalam politik, memenangkan kekuasaan adalah satu perkara. Mempertahankan kepercayaan rakyat adalah perkara yang jauh lebih besar.
Dan pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan siapa yang akan duduk di samping Prabowo di Istana, melainkan siapa yang benar-benar berdiri bersama rakyat ketika kekuasaan sedang diuji. ***
*Dawami, Dosen IAITF Dumai, Jurnalis Senior, Pengiat Lingkar Pojok Literasi

0 Response to "ANDAIKAN PILIHAN KEPADA PRANANDA"
Posting Komentar